Dalam pelaksanaan kredit di bidang perbankan, kegiatan kredit itu diikat
dengan perjanjian kredit sehingga timbul hubungan hukum dan kepastian hukum
bagi para pihak yang mengikatkan diri kepada perjanjian kredit perbankan. Para
pihak yang mengikatkan diri dimana bank sebagai pihak kreditur dan nasabah
sebagai pihak debitur, memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Debitur
yang melakukan kredit kepada bank harus memenuhi prestasinya sesuai dengan
yang diperjanjikan dan dalam tenggang waktu tertentu.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui akibat hukum bagi
para pihak dalam perbuatan wanprestasi oleh nasabah PT. Bank Tabungan Negara
(BTN) dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah di Pengadilan Negeri
Semarang. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh
nasabah PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dalam perjanjian kredit kepemilikan
rumah di Pengadilan Negeri Semarang.
Metode penelitian dengan pendekatan normatif, spesifikasi penelitian
deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Metode
Pengumpulan Data menggunakan studi dokumen. Analisis Data menggunakan
analitis-kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akibat Hukum Bagi Pembeli Pada
Jual Beli Bawah Tangan Terhadap Obyek Yang Masih Dalam Jaminan Perbankan
di Pengadilan Negeri Semarang adalah perjanjian jual beli bawah tangan tetap
sah. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan akta perjanjian jual beli dibawah
tangan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik dan
mempunyai perlindungan hukum, namun perjanjian jual beli yang dilakukan
dengan akta perjanjian jual beli di bawah tangan sangat riskan dengan timbulnya
faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli di bawah tangan
tersebut, seperti misalnya pada kasus dalam penelitian ini sulitnya bagi pihak
penggugat atau pihak yang dirugikan untuk proses balik nama terhadap sertifikat
rumah dan tanah yang sudah dilunasinya kepada pihak ketiga atau debitur, namun
sertifikat tersebut masih ditahan oleh pihak turut tergugat atau Bank, karena Bank
hanya mau memberikan sertifikat tersebut kepada debitur pertama, sehingga hal
ini sangat merugikan penggugat atau pihak ketiga karena penggugat sudah
melaksanakan tanggungjawabnya semua yaitu melunasi pembayaran jual beli
dengan debitur walaupun perjanjian tersebut dilakukan dengan akta perjanjian jual
beli di bawah tangan. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Jual Beli
Bawah Tangan Terhadap Obyek Yang Masih Dalam Jaminan Perbankan Di
Pengadilan Negeri Semarang dapat dilindungi secara preventif dan represif.
Secara preventif yaitu melalui pembuatan Undang-Undang yang melarang adanya
perjanjian di bawah tangan karena lemahnya perjanjian tersebut sebagai alat bukti
di pengadilan. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci
: Perlindungan Hukum, Jual Beli, Jaminan, Perbankan