IKSAN, MUHAMMAD NURUL (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH DARI PIHAK YANG MENGAMBIL TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Pengambilan Tanah secara Melawan Hukum di Desa Batursari Kecamatan Batangan Kab Pati Jawa Tengah). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000483_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000483_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (442kB) | Download (442kB)

Abstract

Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang
haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya.
Penyerobotan tanah termasuk tindak kejahatan yang pantas mendapatkan
hukuman. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap
perolehan hak atas tanah secara melawan hukum dan untuk mengetahui
perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang hak atas tanahnya yang diambil
secara melawan hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan
melihat sesuai kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk melihat aspek-aspek
hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai
penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifiasi temuan bahan non-hukum
bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.
Hasil dari penelitian ini adalah kasus yang telah dijabarkan apabila
diteruskan ke pihak berwajib secara kasus perdata, maka pihak perebut akan
mengalami ganti rugi sesuai dengan pelaporan dengan kasus Perbuatan Melawan
Hukum atau PMH. Namun, mengingat kasus tersebut berhenti di musyawarah
biasa, maka pihak perebut harus rela melepas sebagian tanah yang bukan miliknya
dan pihak B harus membuat sertipikat ulang untuk mrngantisipasi hal-hal yang
tidak diinginkan. dalam hukum pidana, dapat dibawa ke meja hijau dan
penyerobotan Tanah ada di Pasal 385 KUHP. Dalam KUHP Buku II Bab XXV,
perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman
pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini
mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Sedangkan menurut
Hukum Perdata, konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,
orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah dapat dijerat dengan tuduhan
perbuatan melawan hukum.

Kata kunci : Tanah, Pengambilan, Melawan Hukum

Dosen Pembimbing:	Winanto, Winanto | nidn0618056502
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2024 06:05
Last Modified:	19 Jan 2024 06:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33212

Actions (login required)

View Item