Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada
lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes
berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, kendala yang dialami
oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah, serta solusi dari
kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat
nikah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi
penelitian menggunakan deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data
kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode
pengumpulan data menggunakan data primer sebagai pendukung yakni dengan
cara wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Brebes dan data sekunder
dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum seperti buku dan jurnal.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis
Hakim terkait Penetapan Nomor: 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs di Pengadilan Agama
Brebes sudah benar terhadap surat permohonan dari Pemohon yang tidak dapat
diterima karena surat permohonan tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur libel)
terkait proses dan rukun perkawinan. Selain itu, Pengadilan Agama Brebes
mengalami beberapa kendala dalam penanganan perkara isbat nikah seperti
pembuktian perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang
Perkawinan, keterangan wali dan saksi yang meninggal dunia, dan uraian
peristiwa hukum yang tidak jelas dalam surat permohonan. Namun, dibalik
kendala tersebut Pengadilan Agama Brebes pun mempunyai solusi untuk
mengatasinya yakni dapat menunjukkan bukti berupa dokumen-dokumen
perkawinan, menghadirkan saksi undangan yang melihat langsung perkawinan
tersebut, dan mencabut permohonan untuk di cari tahu data-data yang valid.
Kata Kunci : Perkawinan, Isbat Nikah, Pengadilan Agama.