Dalam hukum acara pidana di Indonesia keberadaan alat bukti dan barang
bukti merupakan bagian terpenting di dalam berlangsungnya proses persidangan.
Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) meliputi Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Semakin berkembangnya teknologi saat ini berdampak
terhadap banyaknya tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial. Dengan
adanya tindak pidana melalui media sosial tersebut memberikan perluasan
terhadap penggunaan alat bukti, yaitu dengan di gunakannya alat bukti elektronik
berupa rekaman audio-visual sebagai alat bukti dalam Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di persidangan. Kedudukan rekaman audiovisual
sebagai
alat
bukti
merupakan
perluasan
dari
alat
bukti
yang
terdapat
dalam

Pasal

184 ayat 1 KUHAP. Maka penilitian ini bertujuan untuk mengetahui
kedudukan rekaman audio-visual sebagai alat bukti dalam Putusan Nomor
213/Pid.Sus/2020/PT. DKI ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana islam
(Fiqh Jinayah).
Metode penilitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridisnormatif

serta studi kepustakaan (Library Research), sehingga penelitian
hukumnya menekankan pada penelaahan sebagai norma dan dapat
menggambarkan perbandingan penggunaan alat bukti rekaman audio-visual
menurut hukum islam dan hukum positif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekaman audio-visual menurut
pandangan hukum positif dapat diterima sebagai alat bukti yang merupakan
perluasan dari alat buki petunjuk yang tertuang dalam Pasal 184 ayat 1 huruf d
KUHAP jo UU ITE. Dalam pandangan hukum Islam rekaman audio-visual
merupakan bagian dari bukti qarinah (petunjuk) karena telah terpenuhinya kriteria
yaitu rekaman audio-visual merekam dengan jelas dan dengan resolusi gambar
yang sesuai mengenai suatu peristiwa tindak pidana.

Kata Kunci : Alat bukti, Rekaman Audio-Visual, Tinjauan Yuridis, Qarinah