Pengangkatan anak merupakan solusi untuk mewujudkan perlindungan
dan kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan suatu rumah tangga.
Ketentuan tentang pengangkatan anak diatur di berbagai sistem hukum perdata
yang berlaku di Indonesia yang memiliki tujuan, cara atau prosdur dan akibat
hukum yang berbeda-beda tergantung budaya, agama atau pandangan hidup yang
mereka anut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengangkatan
anak; status dan kedudukan anak angkat dalam prespektif Hukum Islam, Hukum
Adat dan Hukum Perdata Barat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Jenis dan
sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah metode pengumpulan data sekunder yaitu studi
kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data penelitian menggunkanmetode
analisisi kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan: 1) Prosedur pengangkatan anak
dalam prespektif Hukum Islam melalui Pengadilan Agama, dalam prespektif
Hukum Adat secara umum dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu terang dan tunai;
tidak terang dan tidak tunai, misalnya dengan cara terang dan tunai dapat dijumpai
di Bali dan cara tidak terang dan tidak tunia dapat dijumpai di Jawa dan dalam
presepktif Hukum Perdata Barat melalui Pengadilan Negeri. 2) Status dan
kedudukan anak angkat dalam prespektif Hukum Islam adalah sebagai anak asuh,
dalam prespektif Hukum Adat tergantung dengan adat istiadat masing-masing
daerah, seperti di Bali anak angkat dianggap sebagai anak kandung sebagai
penerus bapak angkatnya, sedangkan di Jawa anak angkat berkedudukan sebagai
anak kandung tanpa memutuskan hak-hak nya dengan orang tua kandungnya dan
dalam prespektif Hukum Perdata Barat anak angkat disamakan dengan anak
kandung.

Kata Kunci: Prosedur, Status dan Kedudukan, Anak Angkat