Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Meskipun hukum perkawinan
diatur dalam undang-undang, masalah sering timbul terkait dengan harta dalam
perkawinan, yang mengakibatkan praktik pembuatan perjanjian perkawinan.
Praktik ini melibatkan perjanjian yang dibuat pasca perkawinan berlangsung, dan
perubahan ini mencakup proses pencatatan dalam akta perkawinan dan
dampaknya pada pihak ketiga. Dengan demikian, hal ini menjadi alasan penulis
untuk meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus
(Case Approach). Data yang digunakan mencakup sumber data primer, sekunder,
dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka yang
berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHPerdata yang ada tidak mengatur
pembuatan perjanjian perkawinan pasca perkawinan berlangsung. Selain itu,
pengaturan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi,
perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak serta pihak ketiga
terkait. Akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi adalah terhadap status harta bersama yang dapat dipisahkan
jika diinginkan oleh kedua belah pihak, dalam perjanjian tersebut berlaku sah dan
mengikat pihak ketiga.
Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Pasca Perkawinan