Aulia, Mega Putri (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Ilmu Hukum_30302000180_fullpdf.pdf] Text
Ilmu Hukum_30302000180_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Ilmu Hukum_30302000180_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Ilmu Hukum_30302000180_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (248kB)

Abstract

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling
serius dan kejam dalam hukum pidana di banyak sistem hukum di seluruh dunia,
termasuk dalam konteks hukum Islam. Pembunuhan berencana merujuk pada tindakan
seseorang yang dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan pembunuhan
terhadap individu lain dengan niat jelas untuk mengakhiri nyawa korban. Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terkait
tindak pidana pembunuhan berencana di Kejaksaan Kabupaten Tegal. Selain itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Jaksa
serta solusinya dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan berencana.
Metode penelitian yuridis-sosiologis merupakan suatu pendekatan dalam
penelitian hukum yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dan aspek sosial
(sosiologis) untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan
dampaknya pada tatanan sosial. Metode ini melibatkan pengumpulan data kualitatif,
seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggambarkan dan
menjelaskan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, bagaimana masyarakat
merespons hukum, dan bagaimana interaksi ini dapat membentuk kebijakan hukum
yang lebih baik.
Hasil dari penelitian ini bahwa dalam proses penegakan hukum pembunuhan
berencana yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah dimulai sejak penerimaan berkas
perkara dari Penyidik. Selanjutnya yaitu memeriksa dan melakukan tahap prapradilan,
apabila berkas perkara tersebut belum lengkap. Setelah berkas perkara dari Penyidik
lengkap, maka Jaksa akan melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas tersebut
ke Pengadilan. Setelah itu baru akan dilakukan proses pemeriksaan perkara. Dalam
menjalankan segala proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan, Kejaksaan
Negeri Kabupaten Tegal kerap kali mengalami kendala, kendalanya adalah koordinasi
yang kurang harmonis, penyidik telah melampaui batas waktu menyelesaikan BAP,
Locus Delicte tindak pidana yang lebih dari satu tempat, BAP yang dikembalikan
kepada penyidik tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum. Kemudian
solusi yang diberikan Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum dan
penyidik menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan
penyidik, Jaksa Penuntut Umum mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi
berkas yang kurang lengkap, menentukan Locus Delicte mana yang lebih dominan dan
pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 teori, dan mengingatkan dan
melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

Dosen Pembimbing: Kusriyah, Sri | nidn0615076202
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 17 Jan 2024 06:24
Last Modified: 17 Jan 2024 06:24
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33142

Actions (login required)

View Item View Item