Pratiwi, Martha (2023) TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Milter Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000176_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000176_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (170kB) | Download (170kB)

Abstract

Tindak pidana kesusilaan sesama jenis belum diatur secara langsung di
kitab undang-undang hukum pidana, tetapi ada undang-undang yang mengatur
menganai homosexsual yang ditulis didalam kitab undang-undang hukum pidana
pasal 292 mengenai pemidanan pelaku hosexsual yang dilakukan kepada anakanak
dibawah
umur

yang pelakunya adalah orang yang dewasa. Namun jika ada
tentara nasional indonesia yang terlibat didalam lingkup atau terkena kasus
kesusilaan sesama jenis maka akan dijatuhi hukuman menurut pasal 281ke-1
KUHP tentang melanggar kesusilaan dimuka umum dan pasal103 ayat (1)
KUHPM yang mengatur tentang melanggar perintah dinas. Kaum-kaum LGBT
sendiri perkembangannya sangat pesat,karena mereka berkeyakinan bahwasannya
semua orang mempunyai hak asasinya mengenai pilihan hidupnya. Namun
mereka tidak menyadari jika negara indonesia adalah negara dengan menjujung
tinggi norma-norma apalagi norma agama. Tujuan penelitian ini untuk
memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pelaku gay/homosexsual adalah
tindakan yang tidak baik dan sangat melanggar agama dan pancasila.
Metode pendekatan dalam penelitan ini yaitu metode pendekatan yuridif
normatif, pendekatan ini mengutamakan aturan atau norma hukum dengan cara
menelaah semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagimana penegakan hukum
serta pemidanaan yang dilakukan oleh anggota TNI yang terlibat tindak pidana
kesusilaan sesama jenis. Sesuai dengan pasal-pasal yang telah oditur militer
dakwakan yakni pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 103 ayat (1) KUHPM dan
bagaimana undang-undang kemiliteran memberikan kewenangan serta sanksi
pidana dalam memberikan hukuman bagi anggotanya yang terlibat hubungan
sesama jenis, serta bagimana pertimbangan hakim mengenai pidana bagi pelaku
tindak pidana kesusilaan sesama jenis yang dilakukan oleh anggota TNI, serta
pertimbangan apa saja yang Hakim gunakan dalam memberikan hukuman bagi
pelaku. Hakim sendiri menggunakan pertimbangan yakni pertimbangan
yuridis,sosiologis, dan filosofis.
Kata kunci: kesusilaan,sesama jenis,tentara nasional indonesia

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 06:53
Last Modified:	17 Jan 2024 06:53
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33139

Actions (login required)

View Item