Tindak pidana bahan peledak merujuk kepada suatu zat dalam bentuk padat,
cair, gas, atau campuran keduanya. Ketika zat ini terpapar pada suatu aksi, seperti
pemanasan, akan menghasilkan respons yang mengakibatkan terjadinya ledakan.
Dalam situasi ini, UU yang berlaku adalah UU No.12 Tahun 1951, yang telah
berusia lebih dari tujuh puluh tahun tanpa mengalami perubahan yang berarti.
Penulisan ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menentukan
hukuman dalam kasus penyalahgunaan bahan peledak dan untuk meningkatkan
pemahaman penulis, terutama dalam bidang hukum pidana, mengenai penerapan
sanksi pidana berdasarkan keputusan hakim dalam kasus penyalahgunaan bahan
peledak.
Penelitian ini memakai metode pendekatan penilitian Yuridis Sosiologis
yang memiliki makna sebagai ilmu hukum sosiologis atau teori hukum yang
menitik beratkan pada studi mengenai bekerjanya hukum secara jelas dalam suatu
khalayak tertentu. Sumber data penelitian ini menggunakan hasil surat putusan
dari Pengadilan Negeri Purwodadi. Teknik pengumpulan data menggunakan
proses tanya jawab dengan hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mencakup dua aspek
utama. Pertama, adalah evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam kasus no.
43/pid.sus/2023/pn.pwd mengenai penyalahgunaan bahan peledak. Kedua,
melibatkan analisis tentang pelaksanaan sanksi pidana berdasarkan keputusan
hakim pada kasus no. 43/pid.sus/2023/pn.pwd yang berhubungan dengan
penyalahgunaan bahan peledak. Dalam mengambil keputusan terkait kasus ini,
hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan sosiologis guna memastikan
keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kata kunci : tindak pidana, penyalahgunaan, bahan peledak