Independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan
instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili
dan memutus suatu perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1)
pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas merupakan sifat yang universal,
terdapat dimana saja dan kapan saja, artinya bahwa hakim dalam melaksanakan
peradilan pada dasarnya harus bebas, yakni bebas dalam mengadili dan
memeriksa perkara serta bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Sikap
independensi hakim yang seharusnya diutamakan, namun pada kenyataannya
seringkali seorang hakim terpengaruh oleh banyak hal di luar kendalinya. Dalam
penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk desakan publik yang dapat
mempengaruhi keindependensian hakim dan untuk mengetahui pengaruh dari
adanya desakan-desakan publik terhadap independensi hakim dalam memutus
perkara.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini
adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (hukum normatif).
Pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode
kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan
penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif.
Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk dari desakan publik terkait
kasus penistaan agama Al-Maidah 51 yang dilakukan oleh Ahok pada tahun 2016
dinilai tidak memberikan pengaruh terhadap keindependensian hakim dalam
memutus perkara. Terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat menjadi alasan
kuat dan bukti bahwa Ahok telah melakukan pelanggaran pidana penistaan
agama. Dalam putusan hakim yang diberikan pada Ahok, majelis hakim
menyatakan bahwa Ahok terbukti secara sah dan benar sudah melakukan
penistaan agama.

Kata Kunci : Desakan Publik, Independensi Hakim, Penistaan Agama.