Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah
menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau
beberapa aturan hukum positif yang berlaku. Perkawinan siri menimbulkan
akibat hukum bagi kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan
tersebut. Hal ini yang membuat anak terabaikan hak-hak keperdataannya
dengan Ayah kandungnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
Pertama, untuk mengetahui akibat hukum kedudukan anak dari perkawinan
siri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua,
untuk mengetahui prosedur dikeluarkannya akta kelahiran anak dari
perkawinan siri apabila orang tua anak telah berpisah.
Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode
penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Spesifikasi penelitian bersifat
deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan. Analisis
data penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh
kesimpulan yaitu: Pertama, akibat hukum kedudukan anak dari perkawinan
siri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstituis Nomor 46/PUUVIII/2010,

hak-hak anak menjadi terlindungi karena memiliki hubungan
keperdataan dengan ayahnya selama bisa dibuktikan dengan Ilmu
Pengetahuan. Kedua, prosedur dikeluarkannya akta kelahiran anak dari
perkawinan siri apabila orang tua anak telah berpisah sekarang sudah bisa
mencantumkan nama ayah dengan beberapa persyaratan dengan
mengajukan permohonan ke pengadilan dengan syarat telah dilakukan tes
DNA terlebih dahulu antara ayah dan anak yang bersangkutan.
Kata Kunci : Perkawinan Siri, Kedudukan Anak, Akta Kelahiran