Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan
perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada laranganlarangan

yang telah di langgar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam
perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau
tanpa seizin istri pertama. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas berbagai
alasan, termasuk pemalsuan identitas. Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, untuk
mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila terjadinya pembatalan perkawinan
karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam perkara No.
122/PDT.G/2018/PA.PAL. Kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan
pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam
Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian
yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan baku primer yaitu perundangundangan dan
bahan
baku
sekunder
yaitu
berupa
literatur-literatur.

Hasil dari penelitian adalah pertama, putusan perkara
No.122/PDT.G/2018/PA.PAL. perkawinan tersebut telah melanggar aturan
persyaratan perkawinan tentang poligami dan pemalsuan data identitas yang diatur
didalam pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang
telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 71 huruf
(a) pasal 73 huruf (b) akibatnya yaitu perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan
keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak
pernah melangsungkan perkawinan. Kedua, terdapat beberapa kelemahan
pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dan
kelemahan tersebut dapat berbeda-beda pada setiap bahwa kelemahan ini tidak
berlaku dalam setiap perkara, dan hasilnya sangat tergantung pada yurisdiksi, faktafakta
spesifik
kasus,
dan
peraturan
hukum
setempat.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan, Perkawinan.