Pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki subyek hukum, yang menimbulkan penguasaan atas tanah, membuat Negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah dengan cara pendaftaran tanah dan menerbitkan sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Sebelum diterbitkannya sertipikat, terdapat alat bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang disebut Salinan Letter C/Letter C, Girik, Petuk D atau Kekitir.
Penelitian ini bertujuan yaitu: 1) mengetahui dan menganlisis mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang berdasarkan pada letter C Desa. 2) mengetahui dan menganalisis kepastian hukum Sertipikat Hak Milik yang berdasarkan letter C Desa pada BPN Kabupaten Kendal
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Pemegang sertipikat hak atas tanah menurut hukum yang berlaku di Indonesia akan memiliki klaim hak yang lebih kuat, namun persoalan tidak akan sesederhana itu, karena pasti berpotensi sengketa tanah. Proses penerbitan sertipikat hak milik sebagai alat bukti yang kuat kepemilikan atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, sudahkah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Hasil penelitian memperlihatkan mekanisme penerbitan sertipikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal baik pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) melalui tahapan-tahapan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi syarat sahnya permohonan pendaftaran banyak yang di manipulasi dan terindikasi ada perbuatan melawan hukum. Kepastian hukum Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kendal masih bisa diganggu gugat keabsyahannya. Pihak ahli waris yang keberatan atas terbitnya sertipikat bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan alat bukti yang meyakinkan hakim apakah ada perbuatan melawan hukum penerbitan sertipikat itu atau menguatkan penerbitan sertipikat tersebut.

Kata Kunci: Penerbitan Sertipikat, Kantor Pertanahan, Letter C