Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam menjamin
kepentingan warga negaranya, tak terkecuali kepentingan yang berkaitan dengan
kepercayaan dan agama yang dianut, termasuk kebutuhan akan makanan halal bagi
warga muslim. Dalam menjamin kehalalan produk yang dipakai, maka negara
selanjutnya membentuk berbagai instrumen, termasuk instrumen hukum serta
lembaga pengatur dan pelaksana sebagai cara untuk mempercepat proses sertifikasi
halal. Sertifikasi halal pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjamin keamanan
pangan bagi konsumen muslim, menjamin perlindungan konsumen, serta memiliki
daya manfaat dalam turut meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam pemasaran
produknya. Namun, manfaat ini nyatanya belum banyak diketahui oleh banyak
orang, khususnya di kalangan UMKM, sehingga diperlukan adanya kajian khusus
mengenai hal tersebut.

Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan melakukan studi
lapangan secara langsung terhadap objek maupun subjek yang diteliti. Tujuannya
ialah untuk dapat mengetahui realita yang terjadi di tengah masyarakat. Metode ini
juga digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis untuk
mengetahui solusi ataupun penyelesaian masalah serta hambatan yang kerap
dihadapi oleh pelaku UMKM dalam pelaksanaan kegiatan usaha mereka.
Ada banyak peran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, selain sebagai
pendongkrak daya saing di pasar, sertifikasi halal juga memiliki manfaat dalam
menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum konsumen guna menghindari
adanya pelanggaran dalam jaminan produk halal. Digitalisasi UMKM saat ini
menjadi suatu hal yang terus diupayakan beriringan dengan pemenuhan
administrasi. Hal ini dilakukan guna memastikan gerak cepat UMKM sudah
mengarah ke tujuan yang tepat.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Perlindungan Hukum, Daya Saing