Dalam sebuah transaksi jual beli tanah atau bangunan Pembeli wajib untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Sedangkan penjual wajib untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB). Pada tanggal 14 Juli 2022 Direktorat Jendral Pajak merilis aplikasi bernama e-PHTB Notaris/PPAT. Layanan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara penelitian bukti penyetoran PPh atas pengalihan PHTB sehingga dapat meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan Notaris dan PPAT. Dalam mengakses aplikasi tersebut Notaris dan PPAT bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi wajib pajak. Kerahasiaan data pribadi menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi komunikasi yang pesat ini dapat berdampak pada kerawanan adanya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Mengingat pada tahun 2022 telah terjadi sejumlah kebocoran data melalui website pemerintah. Dimana aplikasi yang diterbitkan oleh DJP ini merupakan sistem elektronik, maka semua data tersimpan secara digital dan dapat diakses secara online, hal tersebut yang akan menjadi kerawanan tersendiri terhadap keamanan data yang tersimpan.
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode hukum normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan Validasi e-PHTB Notaris/PPAT user (Notaris/PPAT) diwajibkan untuk melakukan registrasi, jika proses registrasi sukses, maka email aktivasi akan dikirimkan agar user dapat login, setalah itu untuk memastikan perhitungan PPh final sesuai dengan ketentuan yang berlaku aplikasi ini menyediakan Kalkulator Phtb, selanjutnya dalam Permohonan Validasi PPhtb user diharapkan untuk mengisi data transaksi antara lain: Data Objek pajak; Data Identitas (Penjual dan Pembeli) dan Data Pembayaran. Setelah permohonan selesai maka sistem akan melakukan Generate dokumen SKET PPhTB yang dapat diunduh pada dashboard aplikasi. Kedua, Perlindungan hukum atas Data Pribadi Wajib Pajak e-PHTB Notaris/PPAT dilindungi dalam berbagai Undang-undang khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. DJP berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggungjawab, memiliki prinsip dalam melakukan pemrosesan data pribadi, dan perlunya pemerintah dalam menghimbau perlindungan data pribadi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, E-PHTB Notaris/PPAT