RAHMAWATI, JANUAR (2023) KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT NOTARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Magister Kenotariatan_21302100182_fullpdf.pdf] Text
Magister Kenotariatan_21302100182_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Magister Kenotariatan_21302100182_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Magister Kenotariatan_21302100182_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (130kB)

Abstract

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat sangat mulia untuk
mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara
satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolongmenolong.

Namun di masa sekarang ini di Indonesia sudah banyak yang
melakukan pernikahan dengan warga negara asing. Perbuatan hukum
perkawinan campuran ini tentu akan menimbulkan adanya akibat hukum yaitu
salah satunya akan timbul harta bersama, dan akan timbul lagi masalah karena
warga negara asing tidak boleh mempunyai hak milik. Untuk itu adanya undangundang
yang
mengatur
perjanjian
kawin
untuk
memberikan
perlindungan
hukum

bagi

para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum
akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran dan
akibat hukum akta perjanjian kawin yang di buat notaris dalam perkawinan
campuran.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis
penelitianya kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder,
metode pengumpulan data datanya untuk data primer dilakukan dengan
wawancara, sedangkan data sekunder dengan studi kepustakaan, yang kemudian
dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum akta
perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yaitu sebagai subjek hukum warga
negara Indonesia dan warga negara asing memiliki kedudukan hukum yang sama
yaitu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Menurut undangundang

yang berlaku saat ini untuk waktu pembuatan perjanjian kawin bisa
dilakukan sebelum dilaksanakan pernikahan, pada masa pernikahan atau setelah
dilakukan pernikahan setelah adanya putusan MK nomor 69/PUU-Xlll/2015 Dan
perjanjian kawin yang dilakukan para pihak dihadapan notaris mengikat hak dan
kewajiban para pihak tersebut. Akibat hukum akta perjanjian kawin yang dibuat
notaris dalam perkawinan campuran yaitu sama-sama mempunyai hukum yang
mengiikat pada para pihak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum
bagi para pihak.

Kata Kunci : Kedudukan hukum, perjanjian kawin, perkawinan campuran.

Dosen Pembimbing: Listyawati, Peni Rinda | nidn0618076001
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 30 Oct 2023 06:35
Last Modified: 30 Oct 2023 06:35
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32453

Actions (login required)

View Item View Item