Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris
disebutkan tidak ada larangan bagi notaris untuk berbisnis di luar jabatannya, maka
dari beberapa Notaris memiliki usaha lain di luar jabatannya. Namun usahanya
bangkrut dan tidak mampu membayar utang yang melebihi batas waktu dari 2 (dua)
kreditor. Majelis Pengawas Wilayah telah melaporkan Notaris untuk diberhentikan
tidak hormat atas dasar Pasal 12 huruf a, sehingga timbul permasalahan Bagaimana
Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang dinyatakan pailit dalam konsepsi kepastian
Hukum dan bagaimana kedudukan hukum akta yang telah dibuat oleh notaris dan
dinyatakan pailit. Penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis
Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit dalam Konsepsi Kepastian
Hukum dan kedudukan hukum akta yang telah dibuat oleh notaris dan dinyatakan
pailit.
Metode yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan
Perundang- Undangan sebagai landasan dasar dalam penelitian serta menganalisis
berdasarkan bahan studipustaka maupun literatur dan karya ilmiah lainnya.
Hasil analisis bahwa akibat hukum notaris dinyatakan pailit akan kehilangan
seluruh hak yang menjadi kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk
menjalankan pelayanan pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan hukum yang
lainya dan akta yang telah dibuat oleh Notaris, tetap memilik kekuatan hukum tetap
dan tidak bisa didegradasi menjadi akta bahwa tangan karena tidak ada kesalahan
dalam pembuatan akta.

Kata Kunci: Notaris, Pailit, Pemberhentian Tidak Hormat