Bank Umum Milik Negara (selanjutnya disebut dengan Bank BUMN)
merupakan salah satu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang memiliki peranan vital
dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Bank BUMN
menandai Notaris sebagai nasabah yang berisiko tinggi sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 huruf g Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PerKa PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015
tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
mekanisme serta akibat hukum atas penerapan penandaan notaris pada bank BUMN
sebagai nasabah yang berisiko tinggi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data
menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme penandaan notaris pada Bank
BUMN sebagai nasabah berisiko tinggi dilakukan pada 3 (tiga) tahap yaitu customer
on-boarding, on-going monitoring dan post monitoring. Penandaan tersebut
mengakibatkan Bank BUMN wajib melakukan identifikasi dan penilaian risiko
terhadap nasabah yang berprofesi Notaris dan pelanggaran atas kewajiban tersebut
akan berakibat hukum yaitu dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
Kata Kunci: Penandaan Notaris, Nasabah Berisiko Tinggi, Bank BUMN, Pencucian
Uang