Pensertipikatan tanah bisa dilakukan secara individual, kolektif, dan massal.
Apapun bentuk pensertipikatan tanah, baik individual, kolektif maupun massal
tentu tidak akan lepas dari bantuan PPAT, karena hukum telah mengaturnya
demikian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis
pelaksanaan pendaftaran / pensertipikatan tanah milik adat di Kabupaten Cirebon.
(2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran PPAT dalam pelaksanaan
pendaftaran / pensertipikatan tanah milik adat di Kabupaten Cirebon
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis
Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data
awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap
masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin
mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat
pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan
wawancara (kuisoner). Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenisnya,
yakni: (1) data primer dikumpulkan melalui wawancara, dan (2) data sekunder
dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data pada penelitian ini dilakukan
secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian
dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan masalah yang diteliti.
Penelitian ini dapat disimpulkan PPAT sangat berperan dalam memberikan
kepastian dan perlindungan hukum dalam Pensertipikatan Tanah Milik Adat,
tertib administrasi serta berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 khususnya Pasal 6 dan 42, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998,
maupun Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006.

Kata Kunci : PPAT, Pendaftaran Tanah