IMAM, CHAIRUL (2023) KEDUDUKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN UANG PAJAK TRANSAKSI JUAL BELI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2635/Pid.B/2016/PN.Sby). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100010_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100010_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (158kB) | Download (158kB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang
diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun. Namun sering kali terjadi PPAT melakukan hal diluar
kewenangannya, salah satunya sebagai pihak yang menerima penitipan
pembayaran PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi
yuridis dan tanggung jawab PPAT dalam hal menerima penitipan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), lalu dikaitkan dengan teori
yang sesuai agar dapat menarik kesimpulan.
Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode
pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, spesifikasi
penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data
menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi
kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif.
Dalam hal penyetoran biaya PBB pada dasamya disetor oleh para
klien PPAT, namun dalam praktiknya sering ditemui bahwa PPAT banyak
dipercaya oleh para klien untuk membayarkan PBB dari kliennya. Terkait
hal ini, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai
kewenangan seorang PPAT pembuat akta tanah untuk membayarkan pajak
jual beli tanah dari kliennya, namun jika para klien memberikan kuasa
kepada PPAT yang bersangkutan untuk mewakili untuk membayarkan pajak
jual beli tanah yang berupa PBB ke kas negara, maka PPAT yang
bersangkutan pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk
melaksanakan pembayaran tersebut. Sehingga terjadi penggelepan
pembayaran pajak PBB kepada PPAT. Bagi PPAT yang melakukan
penyelewengan kekuasaan tersebut, maka akibat tindakan tersebut PPAT
harus dapat melakukan pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana yang
tepat oleh majelis hakim yaitu Pasal 372 dan/atau 374 KUHP dan/atau Pasal
4,5,6 UU RI. No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kata Kunci : PPAT, PBB, Pajak,
Kewenangan, Pertanggungjawaban.

Dosen Pembimbing:	Sugiharto, Sugiharto | nidn0602066103
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Oct 2023 03:32
Last Modified:	26 Oct 2023 03:32
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32330

Actions (login required)

View Item