Latar belakang penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana UndangUndang

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur tentang kewajiban
pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam memberikan fasilitasi
Pengembangan Pesantren. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2019 tentang Pesantren diatur dengan jelas bahwa pemerintah daerah dapat
memberikan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi Pendidikan, fungsi
dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Hasil penelitian di Kabupaten Grobogan bahwa selama ini Kabupaten Grobogan
telah melaksanakan fasilitasi pengembangan pesantren tetapi ditemukan
permasalahan yaitu belum ada payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan
pendanaan dan koordinasi.
Kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi Kabupaten Grobogan yaitu
menyusun peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan pesantren
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan
menambahkan materi muatan lokal yang sesuai dengan kondisi Kabupaten
Grobogan.

Kata Kunci : Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan,
Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Undang-Undang tentang Pesantren