KHAIRUNNISA, VIDYA (2023) IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302100210_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302100210_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (65kB)
[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302100210_fullpdf.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302100210_fullpdf.pdf

| Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan
menganalisis implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini, untuk
mengetahui dan mencari solusi kelemahan implementasi pidana pengawasan oleh
kejaksaan saat ini, untuk mengetahui implementasi pengawasan oleh kejaksaan
berbasis kepastian hukum
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode
penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder
yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis
menggunakan teori tujuan hukum, teori kepastian hukum.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi pidana pengawasan oleh
kejaksaan saat ini bahwa UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa
terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan; kelemahan pidana
pengawasan oleh kejaksaan saat ini adalah dalam aspek substansi hukum, struktur
hukum dan budaya hukum; implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan berbasis
kepastian hukum bahwa secara konseptual pidana pengawasan terkategori dalam
pidana pokok sehingga diperlukan kajian yang konprehensif, sebagai upaya untuk
mewujudkan pemidanaan berkeadilan. Selain itu paradigma keadilan retributive yang
bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan
restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi KUHP Baru, salah satunya adalah pidana
pengawasan, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan
kemerdekaan bersayarat. Konsep pidana pengawasan dalam KUHP saat ini masih
umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana
pengawasan di Indonesia seperti prosedur pengawasan pidana pengawasan belum
dijelaskan secara detail, sehingga harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam
pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif. .

Kata Kunci : Implementasi Pidana Pengawasan, Pengawasan Oleh Kejaksaan,
Kepastian Hukum

Dosen Pembimbing: Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 24 Oct 2023 02:28
Last Modified: 24 Oct 2023 02:28
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32220

Actions (login required)

View Item View Item