Akibat dari kemiskinan tidak sedikit orang gagal mengelola rasa lapar yang
berdampak pada kesulitan hidup, sehingga melakukan perbuatan pidana untuk
membebaskan diri nya dari situasi tertekan. Faktanya pada perkara tindak pidana
ringan khususnya pencurian ringan, dimana pelakunya ialah masyarakat miskin,
aparat penegak hukum yakni kepolisian tidak mempertimbangkan karakteristik
pelaku yang melakukan perbuatan tersebut karena keadaan memaksa.
Tujuan yang hendak dicapai atas penelitian ini ialah guna mengetahui serta
menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan pada
perspektif ius constitutum dan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak
pidana ringan pada perspektif ius constituendum
Metode yang dipergunakan ialah penelitian yuridis sosiologis, dimana
bersifat deskriptif analisis. Jenis serta sumber data dimana peneliti pergunakan,
yakni data primer (wawancara) serta data sekunder, terbagi atas bahan hukum
primer, hukum sekunder maupun hukum tersier. Metode pengumpulan datanya
mempergunakan wawancara dengan narasumber polres tegal kota serta studi
pustaka dan metode analisis datanya mempergunakan metode kualitatif dengan
alur berpikir induktif. Hasil penelitian menjelaskan Penegakan hukum pidana
pada perkara tindak pidana ringan saat ini dari tingkat kepolisian sampai dengan
pengadilan secara bertahap sudah menerapkan keadilan restoratif yang berbentuk
mediasi penal antara para pihak yang bersengketa. Namun kenyataannya keadilan
restoratif tidak berjalan secara efektif, karena masih banyak perkara tindak pidana
ringan, terkhusus pencurian ringan dimana diproses sampai dengan pengadilan
dan mendapatkan sanksi pidana sebagai pembalasan (retributif). Kebijakan
penegakan hukum pidana di masa mendatang untuk perkara tindak pidana ringan,
Indonesia perlu membangun kembali peradilan adat (inheemsche rechtspraak)
untuk masyarakat adat dan peradilan desa (drop justitie) untuk masyarakat urban.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan