ZAKIYUDIN, AFIF (2023) KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN TERHADAP TUNTUTAN PEMBAGAIAN GAJI ATAS PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20301800111_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20301800111_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (49kB) | Download (49kB)

Abstract

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diperbarui dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai
Negeri Sipil yang secara khusus mengatur tentang izin perceraian dan perkawinan bagi PNS.
Perceraian sebagai bagian dari masalah perkawinan adalah benar merupakan kompetensi
absolut dari Peradilan Agama, namun rincian detail dari Pasal-Pasal yang ada seperti masalah
pembagian gaji akibat dari perceraian apakah menjadi perangkat hukum dalam praktek acara
di Peradilan Agama ataukah tidak masih jadi perdebatan. Penulis membagi tiga rumusan
yang menjadi kajian bahasan yaitu : Kewenangan Hakim, Pertimbangan Hukum Hakim dan
Konstruksi Hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Memutus Tuntutan Pembagian
Gaji Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Metode yuridis normatif digunakan
dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konsep (conseptual
approach). Pendekatan yuridis normatif diterapkan karena penelitian ini berkaitan dengan
peraturan pemerintah yang membahas mengenai pembagian gaji akibat perceraian dan daya
ikat suatu peraturan dalam praktek beracara di Peradilan Agama. Sumber dan jenis data yang
digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan melalui
Wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dianalisa dengan teori kepastian hukum, teori
penemuan hukum dan teori keadilan.
Hakim Pengadilan Agama Kajen berpandangan bahwa masalah pembagian gaji sebagai
akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil bukan menjadi wewenang (yurisdiksi absolut)
Pengadilan Agama, melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini
dikarenakan yang menangani masalah gaji adalah bendahara yang merupakan pejabat tata
usaha negara. Sehingga segala permasalahan yang timbul didalamnya menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara. hanya kedepan bila dijumpai kasus yang sama akan lebih
baik bila disertai dengan solusi pembebanan nafkah akibat cerai berupa nafkah iddah dan
nafkah anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam nilai-nilainya terwujud dalam Undangundang
Perkawinan
dan

Kompilasi Hukum Islam. Hal ini akan lebih memberikan kepastian
hukum dan juga memenuhi rasa keadilan

Kata kunci : Konstruksi hukum, Putusan Hakim dan Gaji PNS.

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri and Suwondo, Denny | nidn0615076202, nidn0617106301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 07:23
Last Modified:	19 Oct 2023 07:23
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32032

Actions (login required)

View Item