Pajak merupakan satu kewajiban bagi semua warga negara tanpa kecuali yang
pengaturannya telah diatur di dalam Undang-Undang serta bersifat memaksa yang
artinya apabila kewajiban perpajakan tidak terpenuhi maka akan memperoleh
sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaiakan sengketa
kasus penolakan wajib pajak non efektif dan pertimbangan dari majelis hakim
dalam memutus sengketa tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
009544.99/2020/Pp/M.Ib Tahun 2020 Yang Dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah
Agung Reg. Nomor : 4910/B/Pk/Pjk/2022 Tanggal 21 Oktober 2022)
Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan
data yaitu berupa data sekunder yang bersumber dari bahan bahan hukum dan
beberapa peraturan perundang-undangan terkait engan topik yang diteliti. Analisis
data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang
merupakan suatu studi di dalam penelitian hukum dengan cara mengumpulkan
bahan bahan terkait dengan topik yang sedang diteliti.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses yang dilalui oleh Ny Sri
Roosmini selaku wajib pajak terkait dengan penolakan atas penetapan sebagai
wajib pajak non efektif ialah melalui gugatan dikarenakan hal tersebut berhubungan
dengan Pelaksanaan Penegakan Hukum di bidang perpajakan. Upaya hukum yang
dilakukan ialah dengan mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan di bidang
perpajakan yaitu pengadilan pajak.
Pertimbangan hakim baik dalam tingkat judex factie maupun judex juris ialah
bahwa penolakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta
Selatan terkait dengan penetapan Ny Sri Roosmini untuk menjadi wajib pajak non
efektif kurang tepat dikarenakan Ny Sri Roosmini telah memenuhi syarat formal
dan informal untuk menjadi wajib pajak non efektif. Sementara pihak KPP Pratama
Kebayoran Lama Jakarta Selatan berpendapat bahwa Ny Sri Roosmini belum
menyampaikan SPT Tahunan PPh 25 dan Surat Permohonan tidak ditandatangani
sendiri sehingga menolak Ny Sri Roosmini untuk ditetapkan sebagai wajib pajak
non efektif.

Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Wajib Pajak, Non Efektif, Mahkamah Agung