Tujuan utama restorative justice memberdayakan korban, di mana pelaku
didorong agar memperhatikan pemulihan. restorative justice mementingkan
terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Konsep
restorative justice pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi
mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik
secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu
disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan
pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila
diperlukan.
Pengaturan keadilan restoratif awalnya diatur Surat Edaran Kapolri Nomor
SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative
justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA
RI
No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan
Keadilan Restoratif.
Restorative justice ini juga dilakukan oleh Polsekta Pati dalam mensikapi
kasus tindak pidana ringan dengan mekanisme penerapan restorative justice
tindak pidana ringan penganiayaan Perkara Rekom/29/III/2023 dan pencurian
perkara Rekom/31/III/2023 oleh Polsekta Pati menggunakan model Family and
Community Group Conference yaitu restorative justice yang melibatkan keluarga
dan pihak lain untuk menyelesaikannya.

Kata kunci: penerapan, keadilan restoratif, restorative justice, kepolisian, tindak
pidana ringan