Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas
kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri
sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat.
Pihak kepolisian selain memiliki tugas sendiri dalam memberantas miras secara
menyeluruh, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak satpol PP dalam
melaksanakan operasi gabungan. Tindakan Kepolisian berdasarkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 yang kemudian diubah
dengan Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan
pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi
peredaran minuman keras, mengetahui hambatan dan solusi kepolisian dalam
menanggulangi peredaran minuman keras.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan
tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada
hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.
Peran Kepolisian dalam Pelaksanaan pencegahan penjualan dan
penyalahgunaan minuman keras di masyarakat oleh Kepolisian Resor Demak
diwujudkan dalam 3 (tiga) jenis tindakan pencegahan, yaitu: upaya pre-emtif,
upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emtif yaitu dengan sosialisasi di
masyarakat, dan melakukan penyuluhan. Upaya preventif yaitu dengan melakukan
pengawasan di tempat rawan, melakukan Razia, melakukan patroli keliling, serta
mengadakan sidak. Upaya represif yaitu dengan menangkap pelaku, memutus
jalur peredaran minuman keras. Hambatan-hambatan yang dialami adalah
Masyarakat yang berusaha melindungi penjual miras, Kebocoran Informasi Razia
serta sanksi hukuman terlalu ringan. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut
adalah Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, Melakukan Rapat
Gabungan Terbatas dan Penambahan.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Minuman Keras, Kejahatan, Tindak Pidana