Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dimana pemerintah telah
melakukan banyak perubahan untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Salah
satunya dalam membantu masyarakat melalui Bank. Bank bertindak sebagai salah
satu lembaga keuangan yang bertujuan sebagai financial intermediary dengan
usaha utama menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta
memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penyaluran
dana kepada masyarakat, perjanjian kredit sendiri sering terjadi wanprestasi yang
menyebabkan kerugian bagi pihak bank sebagai kreditur karena debitur tidak
memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Saat
melakukan perjanjian kredit kreditur meminta debitur untuk memberikan jaminan
agunan untuk kepastian dan keamanan bagi kreditur.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis yang fokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional
dalam kehidupan nyata. metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh
penulis adalah pendekatan hukum empiris yaitu dengan mendekati masalah yang
diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan
di dalam masyarakat. Data yang digunakan data primer & data sekunder.

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT
Bank Sinarmas Cabang Semarang dikelompokan menjadi dua yaitu faktor internal
seperti Prosedur, Analisa kredit, Pengawasan dan Informasi, dan Penguasaan nilai
agunan, sedangkan Faktor eksternal seperti Covid-19, Side streaming, Karakter
Debitur, Strategi usaha debitur tidak tepat, Konflik di dalam manajemen, Faktor
kondisi geografis. Kredit yang berpotensi mengalami wanprestasi paling tinggi di
PT Bank Sinarmas Cabang Semarang Adalah Kredit Mikro. Penyelesaian
wanprestasi bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu : 1. Negosiasi dengan cara
penagihan langsung pada debitur yang meliputi Melakukan pembinaan terhadap
nasabah, Melakukan pembinaan terhadap nasabah, Penjadwalan Kembali
(Rescheduling), Persyaratan Kembali (Reconditioning), Penataan Kembali
(Restructuring). 2. Melalui eksekusi terhadap benda jaminan 3. Melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Kata Kunci : Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian Kredit