Pujiono, Ahmad (2023) PERAN KEJAKSAAN TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI TERPIDANA NARKOTIKA DENGAN PUTUSAN REHABILITASI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Ilmu Hukum_30302000031_fullpdf.pdf |
![]() |
Text
Ilmu Hukum_30302000031_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Pelaksanaan putusan rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa
perkara tindak pidana narkotika sepenuhnya merupakan tanggungjawab dan
wewenang dari jaksa penuntut umum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Untuk
mengetahui peran Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi terpidana narkotika dengan
putusan rehabilitasi. Untuk mengetahui kendala-kendala Jaksa dalam pelaksanaan
eksekusi terpidana narkotika dengan putusan rehabilitasi dan bagaimana solusinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer
dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode
deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara
sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya
data akan dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian diantaranya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yaitu dakwaan Jaksa Penuntut dan
fakta-fakta hukum dipersidangan serta setiap putusan rehabilitasi selalu mengacu
pada ketentuan Pasal 54 serta Pasal 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Peran Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi terpidana narkotika dengan
putusan rehabilitasi yakni sesuai aturan hukum yang ada pada Pasal 13 KUHAP dan
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia. Kendala-kendala Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi terpidana
narkotika dengan putusan rehabilitasi yang dihadapi antara lain manyangkut : bunyi
amar putusan hakim yang membingungkan, solusinya pihak eksekutor dalam hal ini
Jaksa Penuntut Umum mendahulukan pengobatan atau rehabilitasi bagi si terpidana
dengan alasan demi kesehatan dan rasa kemanusian bagi si terpidana karena apabila
terlambat dalam memberikan pengobatan bagi korban ketergantungan narkotika dapat
mengancam nyawa si terpidana. Hambatan tempat pelaksanaan si terpidana
melaksanakan rehab, Solusinya apabila Rumah Sakit Dr. kariadi telah penuh
kapasitasnya dalam menampung korban pengguna narkotika maka akan di tempatkan
di RSJ. Amino. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tidak ada kepastian bagi si
terpidana dalam hal tempat pelaksanaan rehabilitasi. Hambatan adanya keterlambatan
pihak Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan rehabilitasi. Adapun solusi yang
ditempuh dalam menghadapi kendala tersebut yakni tidak begitu berdampak serius
bagi pihak terpidana maupun petugas eksekutorial karena hanya menyangkut masalah
administratif yang harus diselesaikan terlebih dahulu
Kata Kunci : Kejaksaan, Rehabilitasi, Narkotika
Dosen Pembimbing: | Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 16 Oct 2023 07:01 |
Last Modified: | 16 Oct 2023 07:01 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31803 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |