Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara
Indonesia. Akan tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di
Indonesia saat ini, maraknya kasus tentang anak yang dijadikan sebagai korban
mulai dari kasus anak terlantar hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun
yaitu anak-anak yang mati terbunuh di tangan orang-orang yang seharusnya
merawat mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka. Pengaturan
mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat
menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban.
Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperihatinkan dikarenakan
keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut
kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan
hukum. Undang-Undang No 17 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No 23
tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 81dan 82,Undang-Undang No 35
tahun 2014.
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan
yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan perundanganundangan
yang
terkait
dengan
kekerasan
seksual
terhadap
anak
di
Polrestabes
Kota

Semrang.
Sedangkan
sosiologis
digunakan
untuk
menganalisa
penerapan
peraturan

perundangan-undangan
tentang
kekerasan
seksual
terhadap
anak.

Disimpulkan bahwa penegakkan hukum dilakukan dengan memberikan
perlindungan baik itu dari lembaga pemerintah maupun swasa untuk mengamankan
dan memenuhi kesejahteraan hidup anak dan kendala yang paling sering dihasapi
oleh tim penyidik dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya informasi yang
diberikan oleh korban.
Kata Kunci : Anak; Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual