SARI, DEWI PUSPITA (2023) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900092_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900092_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (302kB) | Download (302kB)

Abstract

Keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran
merupakan salah satu hal penting dan tanggungjawab dalam bidang kepelabuhan.
Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah
persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas
kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar,
keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan
laut di perairan indonesia. Negara mewajibkan setiap kapal yang pergi melakukan
kegiatan berlayar harus memenuhi syarat laik operasi, dimana hal tersebut
dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
tahun 2008 tentang Pelayaran.
Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum bagi
hakim dalam menjatuhakan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang
berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Studi Putusaan Nomor :
212/Pid.Sus/2016/PN. Pti). Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
menjauhkan sanksi pidana nakhoda kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan
berlayar kapal perikanan (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti).
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Dengan spesifikasi penelitian ditunjang dengan studi pustaka/ literatur yang ada.
Pendekatan yuridis ini dilakukan pada aturan perundang-undangan yang
mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana berlayar tanpa surat prsetujuan
berlayar pada kapal perikanan.
Pada penelitian ini menunjukan bahwa: Dasar hukum bagi hakim dalam
menjatuhakan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang berlayar
tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Studi Putusaan Nomor :
212/Pid.Sus/2016/PN. Pti yaitu Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Serta
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana nakhoda kapal yang
berlayar tanpa surat persetujuan berlayar kapal perikanan (Studi PutusanNomor :
212/Pid.Sus/2016/PN. Pti) dilihat dari keadaan yang memberatkan dan
meringankan terdakwa.
Kata kunci: Nakhoda; Kapal Ikan; Surat Persetujuan Berlayar

Dosen Pembimbing:	Sugiharto, Sugiharto | nidn0602066103
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2023 03:06
Last Modified:	12 Oct 2023 03:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31530

Actions (login required)

View Item