Dalam sistem hukum di Indonesia, Korban penyalahgunaan narkotika
dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai
bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini,
merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan
kedudukan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No.
35 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan
menggunakan metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di
lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundangundangan

yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji
dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat
menyimpulkan permasalahan sesungguhnya.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Perlindungan Hukum terhadap
korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 103, 54 dan 56 yang terdapat ketentuan hukum yang
mengatur tentang rehabilitasi. Dalam pengambilan putusan, juga menggunakan
sistem pendekatan secara restorative justice yang bertujuan untuk memberikan
sanksi terhadap terdakwa melainkan juga memberikan rasa adil kepada semua
pihak dan mengmbalikan keadaan seperti semula. Dengan putusan yang
dijatuhkan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka tentunya juga memiliki tujuan
pemidanaan dibalik putusan tersebut. Putusan yang diambil oleh pihak kepolisian
terhadap tersangka dalam perkara tersebut menggunakan teori rehabilitasi. Secara
garis besar, tujuan pidana menurut teori rehabilitasi bukanlah sekedar pembalasan,
akan tetapi tersangka dilatih untuk mampu disiplin, dan mengendalikan diri
sehingga dapat mengatasi dari 2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penyalahgunaan
narkotika yang tergolong dalam kategori SEMA Nomor.4 tahun 2010 di wilayah
kota Semarang sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 ayat 1 huruf a dan Pasal
1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009.
Kata kunci : Perlindungan hukum, Bentuk penyalahgunaan, Korban
penyalahgunaan, Restorative Justice, Dasar pertimbangann hakim, Tujuan
rehabilitasi