Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan
keuangan untuk membayar utangnya dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dikarenakan
debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya dan harta debitor dibagikan kepada para kreditor
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan peran kurator dalam proses
kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dengan studi kasus pada perkara No.
11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo No.11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg. Tipe penelitian bahan
hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, penulis melakukan penelitian
terhadap peraturan perundang-undangan yang ada beserta contoh kasus dan putusannya. Metode
pendekatan yuridis normatif yaitu sebuah metode penelitian dengan mencoba melihat kesesuaian
aturan-aturan normatif yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.. Pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga terhadap
perusahaan pailit yaitu dengan menunjuk kurator dengan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
Tugas Kurator secara substansi sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah melakukan
pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus
senantiasa berkoordinasi dengan Hakim Pengawas karena melalui izin dari Hakim Pengawas
baik berupa Penetapan atau Putusan Kurator dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci :Kepailitan, Kurator, Aset.