Dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil, para pihak harus
mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada dalam perjanjian
tersebut. Selain itu, tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai
tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil dan pelaksanaan
perjanjiannya. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban disebabkan adanya
kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masingmasing

pihak. Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dijelaskan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa-menyewa, termasuk
dengan penyewaan mobil. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur,
tergantung penyewa mobil itu sendiri ingin meminjam 12 jam, 24 jam ataupun
bisa berhari-hari sesuai kebutuhan penyewa, sedangkan mengenai pembayaran
sewa mobil dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dan terdapat juga
jaminan sebagai tanggungannya.
Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan
metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai
peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Perjanjian sewa menyewa.
Ngabar Rent Car dalam melaksanakan atau melakukan suatu perjanjian
sewa menyewa mobil dengan pihak penyewa melakukannya dalam bentuk
tertulis, apabila dalam bentuk tertulis yaitu dengan mengisi form pengisian data:
Identitas pemilik rental selaku pihak pertama, Identitas penyewa rental selaku
pihak kedua, Identitas kendaraan (Mobil), Klausula perjanjian antara pihak
Ngabar Rent Car dengan pihak penyewa, dan Tanda tangan kedua belah pihak
yang dibubuhkan dengan materai dan stempel dari pihak Ngabar Rent Car yang
memperkuat surat perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Ngabar Rent Car juga
menetapkan prosedur serta syarat-sayarat yang harus dipenuhi penyewa, apabila
hal tersebut tidak terpenuhi maka Ngabar Rent Car tidak bisa menyewakan unit
mobil kepada penyewa. pihak penyewa mempunyai hak untuk menerima
kendaraan yang akan disewakan dalam kondisi baik, memperoleh kenikmatan dari
kendaraan yang disewanya, memakai kendaraan sesuai keinginannya apakah
dengan sistem lepas kunci ataupun tidak, dan apabila kendaraan tidak sesuai
dengan yang diperjanjikan meskipun telah diperiksa maka pihak penyewa berhak
untuk memperoleh pembetulan atau penukaran terhadap kendaraan tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Para Pihak, Perjanjian Sewa, Hukum Perdata