Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjujung
tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. PP No. 99 Tahun 2012 dianggap
mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana luar biasa
lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan
bersyarat. tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah: Mengetahui dan
menganalisa pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi.
Mengetahui dan mengenalisa pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak
pidana korupsi.
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan
atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang
bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.
Pembebasan bersyarat ini merupakan program pembinaan untuk
mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat ini hanya dapat diberikan
kepada mereka yang mendapat hukuman penjara sementara. Penjara sementara
disini dilihat dari yang Syaratnya adalah wajib menjalani sedikitnya 9 bulan.
Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan
pembebasan bersyarat seperti persyaratan administratif maupun syarat substantif.
Pemberian pembebasan bersyarat juga harus selaras dengan tujuan dari sistem
pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12
tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hambatan/kendala yang dihadapi oleh
Petugas dalam memberikan pembebasan bersyarat, yakni hambatan internal seperti
administratif, perundang-undangan, narapidana dan Lapas, kemudian hambatan
eksternal dari pihak keluarga narapidana, maupun kultur yang ada di dalam
masyarakat dimana Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan
sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat.
Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Korupsi, Narapidana