Pengelolaan dan pengurusan usaha koperasi seharusnya masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan dalam ranah hukum pidana. Bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh koperasi akibat adanya perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, maka tanggung jawab pengurus koperasi adalah merupakan tanggung jawab secara perdata bukan pidana.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.
Berdasarkan penelitaian disertasi ini, ditemukan 1)kontruksi hukum peradilan militer dengan undang undang koperasi belum berkeadilan,tidak terjadinya harmonisasi peradilan militer dan koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan
Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer. 2) Kelemahan- kelemahan kelemahan-kelemahan konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini berlaku, yaitu: a) struktur hukum b) Kelemahan Subtansi. c) Kultur Hukum. harmonisasi hukum peradian militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan yaitu penambahan ayat dan frase pada Pasal Pasal 34 UU No. 25 Th 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 9 UU No. 31 Th 1997 tentang Peradilan Militer.
Kata Kunci: Harmonisasi, Peradilan Militer, Koperasi, Nilai Keadilan