Aturan mengenai prosedur lelang telah dijelaskan pada Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020. Ketentuan mengenai lelang hak tagih (Cessie) termasuk dokumen apa saja yang dipersyaratkan dalam lelang hak tagih juga diatur dalam peraturan tersebut. Namun dalam pendangan penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, utamanya adalah karena proses lelang terbuka untuk umum sehingga transparansi kepada semua pihak haruslah dipenuhi baik itu dari sisi kreditur (pemohon lelang hak tagih), debitur (cedent) dan calon pembeli lelang hak tagih (cessionaris) itu sendiri. Pertama, tentang penyampaian rincian jumlah hak tagih saat pengajuan permohonan lelang cessie. Hal ini perlu dititik beratkan supaya dalam penyampaian rincian jumlah hak tagih ini haruslah detail termasuk dan tidak terbatas pula dengan rincian pembayaran dari debitur, sehingga yang diharapkan bahwa calon pembeli lelang hak tagih (cessionaris) mengetahui persis akan kondisi debitur (cedent) nya nanti. Kedua, tentang pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan lelang hak tagih (cessie) kepada debitur. Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pengalihan piutang (Cessie) di Indonesia melalui prosedur lelang yang berkeadilan. Untuk menganalisi dan menemukan kelemahan - kelemahan regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang di Indonesia. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan peraturan perundangundangan semata dengan jenias penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis bertujuan untuk memberi gambaran dan paparan dengan menganalisis keadaan hukum khususnya menyangkut hukum keperdataan terkait regulasi pengalihan piutang / hak tagih (Cessie) serta memberikan alternatif mekanisme pengalihan hak tagih (Cessie) dengan cara lelang.
Hasil penelitian ditemukan rekonstruksi regulasi pengalihan piutang (Cessie) melalui prosedur lelang yang berbasis nilai keadilan. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan yaitu: b).Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari: (3). Bukti Rincian tagihan 6 (enam) bulan terakhir dari debitur. (7). Salinan/fotocopy surat pemberitahuan dari kreditur kepada debitur/nasabah beserta tanda terima/bukti kirim mengenai rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang.

Kata Kunci; Hak Tagih (Piutang), Lelang