Penggunaan hukum pidana termasuk dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan, haruslah memperhatikan bahwa nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum pidana meliputi nilai keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari tujuan hukum yang memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keberadaan hukum pidana di tengah kehidupan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan hakikat hukum sebagai sumber keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Mengapa regulasi terhadap tindak pidana illegal fishing yang dilakukan pada wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia saat ini belum berbasis pada nilai keadilan masyarakat; 2). Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi terhadap tindak pidana illegal fishing yang dilakukan pada wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang ada pada saat ini; 3).Bagaimana rekonstruksi regulasi terhadap tindak pidana illegal fishing yang dilakukan pada wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbasis pada nilai keadilan masyarakat;
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan primer, sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah, 1) Regulasi terhadap tindak pidana illegal fishing yang dilakukan pada wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia saat ini belum berbasis pada nilai keadilan masyarakat. Penggunaan sanksi pidana dalam perkembangannya masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan; 2). Kelemahan-kelemahan regulasi terhadap tindak pidana illegal fishing pada wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia yang ada pada saat ini pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Aspek subtansi, masih belum efektifnya perundang-undangan yang ada, padahal terdapat begitu banyak regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam sebesar-sebasarnya bagi kemakmuran rakyat. Aspek struktur hukum, keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan penegak hukum dalam menerapkan dakwaan non konvensional (korporasi), minimnya koordinasi antar penyidik dan antar kementerian / lembaga dan penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi hasil putusan pengadilan. Aspek budaya hukum adalah kurangnya sosialisasi dan membutuhkan peran masyarakat, mengingat peran masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterahkan; 3).Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Pada Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Masyarakat pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan Pasal 69 Ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan Pasal 2

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Illegal Fishing, ZEE.