Tindak pidana ringan masih dapat dilakukan penanganan dengan konsep pendekatan restorative justice. Restorative justice memiliki metode implimentasi dengan cara mediasi penal maupun dengan diversi tindak pidana. Mediasi penal digunakan dalam penanganan tindak pidana biasa, dalam arti dilakukan oleh orang dewasa, sedangan penggunaan diversi dilakukan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak dan berada pada Pengadilan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa regulasi pemidanaan terhadap tindak pidana ringan saat ini belum berkeadilan, 2)Apa saja kelemahan-kelemahan yang ada dalam regulasi pemidanaan tindak pidana ringan pada saat ini, 3)Bagaimana rekonstruksi regulasi terhadap tindak pidana ringan yang berbasis pada keadilan Pancasila.
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis empiris, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah: 1). Regulasi pemidanaan terhadap tindak pidana ringan yang belum berkeadilan bahwa penindakan hukum masih dilaksanakan secara prosedural. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan kebijakan pendekatan penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) melalui restorative justice; 2) Kelemahan-kelemahan regulasi pemidanaan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Aspek subtansi hukum adanya kekosongan hokum dalam regulasi pemidanaan tindak pidana ringan saat ini. Aspek struktur hukum yaitu masih kurangnya sinergitas antar apparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana ringan. Aspek budaya hukum, perlu adanya sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dimasyarakat supaya dapat menurunkan angka pelanggaran tindak pidana; 3) Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Ringan Yang Berbasis Keadilan Pancasila yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 205 Ayat 1 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Pemidanaan, Tindak Pidana Ringan