Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat. Hal ini meng- akibatkan jumlah kerugian negara semakin besar. Penanganan perkara korupsi saat ini masih membutuhkan waktu lama, berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya, sehingga memerlukan upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui plea bargaining system oleh Kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan diskresi.
.Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pen- dekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui plea bargaining system oleh Kejaksaan belum berbasis nilai keadilan, karena membutuhkan waktu yang lama, terlalu formalistis dan kaku serta tidak memberikan rasa keadilan substantif, dan masih ada pemikiran penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dengan teori pemidanaan retributif; (2) kelemahan-kelemahan penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui plea bargaining system oleh Kejaksaan yang belum berbasis nilai keadilan saat ini, dilihat dari: (a) segi substansi hukum: belum ada ketentuan plea bargaining system dalam perundang-undangan khusus; (b) segi struktur hukum: Jaksa berparadigma positivistik, kurangnya integritas personel, dan kurangnya koordinasi dengan penegak hukum lainnya; (c) segi budaya hukum: kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pem- berantasan tindak pidana korupsi sebagai pelapor atau saksi; (3) rekonstruksi penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui plea bargaining system oleh Kejaksaan berbasis nilai keadilan, dari segi: (a) substansi hukum: perlu di- masukkan pengaturan mengenai penerapan plea bargaining dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (b) struktur hukum: peningkatan integritas personil Kejaksaan; serta (c) budaya hukum: peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya peran masya- rakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Keadilan, Kejaksaan, Korupsi, Plea Bargaining, Tindak Pidana