Lembaga Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) saat ini ini belum mengedepankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, karena regulasi mengenai Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) tidak ada kepastian dalam penerapannya. Tujuan dalam penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) saat ini belum dapat mewujudkan keadilan Pancasila; Kelemahan-Kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) di Indonesia saat ini; dan Merekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma constructivism, metode pendekatan sosio legal reseach. Sumber data dalam penelitian ini terdiri sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berkaitan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Teori Hukum sebagai analisis Grand Theory (teori keadilan Pancasila), Middle Theory (teori sistem hukum), Applied Theory (Hukum Progresif). Hasil temuan penelitian bahwa (1) Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) berbasiskan Nilai Keadilan belum dapat mewujudkan Keadilan Pancasila, karena tidak mengedepankan hak-hak asasi manusia dan kepastian hukum sebagaimana karakteristik dari keadilan Pancasila. Selain itu nampak perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, karena regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, harus ada Bukti Otentik Penggugat, maka Penerapan Putusan Serta Merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik. (2) Kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad). secara substansi regulasi ini masih bersifat mengambang (floating norm) sehingga menyebabkan Putusan Serta Merta tidak bisa diterapkan dan dieksekusi (non executable). Inilah yang menyebabkan struktur hukum yaitu Pengadilan tidak mematuhi Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Fakta ini dapat menjadi sebuah budaya hukum yang tidak baik, baik di kalangan peradilan itu sendiri maupun di kalangan pencari keadilan dan masyarakat. (3) Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) berbasis Nilai Keadilan dengan Menghapus Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, untuk mewujudkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Eksekusi, UitVoerbaar Bij Voorraad