Satu di antara instrumen pembiayaan yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) adalah akad murabahah. Pembiayaan murabahah menjadi akad yang mendominasi proses pembiayaan dibandingkan dengan akad yang lainnya. Terdapat berbagai regulasi yang menopang operasional pembiayaan murabahah di LKS seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai regulasi lainnya. Banyaknya regulasi yang mengatur, biasanya selalu ditemukan berbagai masalah. Salah satunya adalah ketumpangtindihan regulasi yang membuat suatu objek yang diatur memberikan kebingungan kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan akad murabahah berdasarkan regulasi yang mengaturnya sehingga memperkuat pernyataan akad murabahah pada di Lembaga Keuangan Syariah.
Artikel ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Socio Legal Research. Studi hukum sosial adalah penelitian interdisiplinner bidang dimana hukum dieksplorasi sebagai fenomena sosial. Penelitian dibidang ini bertujuan untuk memahami bagaimana ide-ide hukum, prkatik dan institusi di pengaruhi oleh atau berfungsi dalam konteks budaya, ekonomi, sejarah, politik dan sosial.
Hasil analisis menunjukkan terdapat berbagai regulasi mengatur tentang pembiayaan murabahah. Substansi regulasi tersebut mengacu kepada fiqh muamalah maliyyah yang ditransformasikan menjadi Fatwa DSN MUI. Dari berbagai regulasi tersebut, adanya harmonisasi regulasi yang saling berkesinambungan mengisi satu sama lain, sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut merupakan indikasi harmonisasi yang terjadi antara regulasi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kata Kunci: Akad, Regulasi Murabahah, Fiqh Muamalah Maliyah, Fatwa DSNMUI