Kedudukan penyalah guna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pengedar, pengguna atau pun sebagai korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Mengingat ketentuan pasal 1 angka `15 UU Narkotika menentukan semua kualifikasi delik sebagai penyalah guna narkotika. Ketidakjelasan pengaturan dan konsep dari masing- masing kualifikasi delik dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika telah menimbulkan multi tafsir bagi penegak hukum dalam menentukan kualifikasi perbuatan pidana dan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Untuk menganalisis regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalagunaan narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan. 2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan delik pidana terhdap pengguna pecandu dan korban penyalah gunaan narkotika saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan penyalah gunaan narkoba yg berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalagunaan narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan, karena kualifikasi dari masing- masing delik pidana, pecandu, korban dan pengguna dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika belum dapat dibedakan secara tegas dan berkepastian, mengingat berlakunya ketentuan Pasal 112 yang juga dapat diterapkan bagi mereka yang tergolong sebagai pecandu, korban dan pengguna narkoba untuk pemakaian sendiri.
2. Kelemahan-kelemahan delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini, disebabkan ketentuan mengenai kepemilikan dan menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 112, juga dapat diterapkan bagi mereka yang digolongkan sebagai penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. 3. Rekonstruksi regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan penyalah guna narkoba yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan merubah substansi Pasal `103, 112 dan Pasal 127 UU Narkotika, di mana dalam Pasal 103, frasa kata “dapat” diganti dengan kata “wajib”. Perubahan pada Pasal 127 ayat (1), yaitu dengan menambahkan kalimat “Setiap penyalah guna dengan maksud penggunaan sendiri” . Sementara, kriteria untuk banyak jumlah narkotika dalam Pasal 112 dimuat pada ayat (3) sebagai penambahan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Delik Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Berbasis Keadilan.