Latar belakang penelitian ini adalah tentang Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menjalankan Asas Otonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Kesejahteraan. Fokus kajian ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian dalam memberikan pemahaman bagi kita semua betapa pentingnya suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Kewenangan merupak hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak sehingga kesejahteraan akan tercapai dengan sejahtera maka hidup dalam kehidupan akan jadi Bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai: (1) Mengapa pengaturan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan asas otonomi saat ini belum mewujudkan kesejahteraan; (2) Bagaimana kelemahan-kelemahan pengaturan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan asas otonomi di Indonesia; (3) Bagaimana rekonstruksi pengaturan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan asas otonomi yang berbasis nilai kesejahteraan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma Postpositivisme karena penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pada Positivisme (hukum positif) mengenai pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan asas otonomi di Indonesia berbasis nilai kesejahteraan, dengan upaya merekonstruksi kewenangan pasal 9 ayat (3) dan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbasis nilai kesejahteraan, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian deskriptif yang bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koheransi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum. Penelitian bersifat preskriptif dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yaitu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan asas otonomi di Indonesia berdasarkan nilai kesejahteraan.
Temuan penelitian ini adalah (1) Secara subtansi pasal 9 ayat (3), dan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih terdapat kelemahan norma hukum baik dalam segi pembuatan dan pengaturan sehingga produk hukum yang di terapkan tidak sesuai dengan harapan. Dari sisi lembaga penegak hukum tidak dapat memberikan sanksi karena dalam Undang- Undang Pemerintahan Daerah tidak pernah mengatur sanksi pidana, akan tetapi selama ini yang ada hanya sanksi perdata dan administrasi. Secara budaya hukum dimana sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, serta harapan masyarakat tentang kesejahteraan belum bisa tercapai.

Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Diperlukan rekontruksi pada Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan judul penelitian kami kepada pemerintah dan DPR RI. (2) Pemerintah menjadikan penelitian ini sebagai sumber rujukan sehingga kewenangan dapat dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah cepat tercapai.(3) Legislatif menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi dan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Kewenangan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan