Penelitian dalam disertasi ini menganalisa tentang konsep kerugian keuangan negara pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Tindak Pidana Korupsi dan dokrin Business Judgment Rule, dikarenakan adanya realita (das sollens) berupa inkonsistensi dalam ketentuan tentang kerugian keuangan negara baik dari sudut pandang aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan, KPK maupun badan Pengadilan baik di tingkat judex factie maupun judex jure. Disamping itu tidak adanya ketentuan yang tegas dalam perundangan, baik UUPT, UU BUMN, UU Tipikor maupun perundangan lainnya yang menimbulkan overlapping, sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Adapun yang menjadi tujuan untuk menganalisa apakah kerugian pada perusahaan BUMN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ataukah merupakan sebuah corporate action yang dapat digolongkan sebagai Business Judgment Rule. Memahami kelemahan kontruksi pasal-pasalnya dam bagaimana merekontruksi pasal-pasal tersebut, agar sesuai dengan nilai keadilan Pancasila dan dapat mewujudkan adanya kepastian hukum dalam praktek di Ineonesia. Penelitian ini akan membahas penilaian Putusan MA pada kasus mantan Dirut PT. Pertamina Karen Agustiawan tersebut dengan kajian analisa hukum dari sudut pandang peneliti, yang didasarkan pada metode ilmiah dan logika hukum. Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah novelty dalam produk hukum berupa masukan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun dan memperbaiki peraturan tentang ketentuan kerugian negara pada perusahaan BUMN dalam perspektif BJR sehingga jelas mana batas-batas hukum pidana dan perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif & Yuridis empiris dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder, serta Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme dan hukum progresif. Berdasarkan hasil analisa yuridis unsur kerugian keuangan negara apabila ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek perundangan, teori hukum, pendapat pakar hukum dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara pada perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena merupakan aksi korporasi yang dilindung dengan azas BJR. Dengan melihat Putusan MA RI ini, maka selayaknyadijadikan pula sebuah preseden/ yurisprudensi serta dijadikan pedoman bagi para penegak hukum dalam menangani kasus serupa/tipikor, agar adanya kepastian hukum di negara kita.

Kata Kunci: Kerugian keuangan negara pada BUMN; Business Judgement Rule; keadilan Pancasila