Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam realitanya masih banyak perempuan sebagai korban kekerasan fisik dalam domestic belum mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan. Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik di Indonesia yang belum berkeadilan, menganalisis dan menemukan efektifitas Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik di Indonesia, dan untuk merekonstruksi kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik yang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis diataranya teori keadilan, teori sistem hukum, teori perlindungan hukum. Hasil peneliltian menemukan bahwa Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik di Indonesia yang belum berkeadilan, Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik di Indonesia belum efektif, dan untuk merekonstruksi kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik yang berbasis nilai keadilan, dengan melakukan rekonstruksi pada Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kata Kunci: rekonstruksi, kekerasan fisik, keadilan, domestik