Persoalan belum diaturnya perihal ancaman pidana di Indonesia banyak berakibat pada meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jasa fintech, hal ini jelas merugikan masyarakat yang merupakan pengguna fintech. Disertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan pemikir4an-pemikiran baru dalam persoalan dalam regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana Fintech di Indonesia saat ini yang belum berbasis nilai keadilan, untuk mengetahui dan menemukan kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana Fintech di Indonesia saat ini belum berkeadilan, dan untuk merekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana Fintech yang berbasis nilai keadilan Pancasila.
Disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian empiris. Berdasarkan penelitian yangdigunakan diketahui bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap delik dalam perjanjian fintech belum diatur dengan jelas hal ini terlihat dengan hanya adanya sanksi administrative di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan debitur ketika tidak mampu membayar hutangnya kepada lembaga financial technology ialah kelemahan tumpang tindih aturan, kelemahan minimnya daya jangkau penegakan hukum dalam kasus penipuan berkedok lembaga financial technology, dan kelemahan pengaruh globalisasi yang mengakibatkan pertumbuhan lembaga financial technology semakin tidak terkendali. Rekonstruksi hukum dilakukan yaitu dengan menambahkan ketentuan pidana dalam ketentuan pidana di dalam Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan menambahkan satu ayat.

Kata Kunci: (Fintech, Rekonstruksi, Regulasi, Pidana)