Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis berbagai penyebab regulasi kepemilikan sertifikat pelaut bagi Anak Buah Kapal (ABK) belum berbasis nilai keadilan; Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam regulasi kepemilikan sertifikat pelaut bagi Anak Buah Kapal (ABK) saat ini; Untuk menganalisis bentuk rekonstruksi regulasi kepemilikan sertifikat pelaut bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang berbasis nilai keadilan.
Dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah sociolegal research. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Dan spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini adalah regulasi kepemilikan sertifikat bagi Anak Buah Kapal (ABK) belum berbasis keadilan, dikarenakan terdapat faktor penyebabnya yaitu terjadi ketimpangan dalam hal kepemilikan sertifikat pelaut, misalnya ABK yang memiliki sertifikat BST KLM tidak dapat mengikuti diklat BST Niaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang kelautan mengemukakan bahwa seorang pelaut yang hendak menjadi bagian dari Anak Buah Kapal (ABK) harus memiliki kualifikasi keterampilan yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat, salah satunya adalah sertifikat BST (Basic Safety Training) merupakan sertifikat yang berisi tentang pelatihan dasar keselamatan dan pelatihan dalam mencegah suatu musibah yang tidak diinginkan baik itu di darat maupun di laut. Dalam penerbitan BST dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu BST untuk KLM (Kapal Layar Motor) dan BST untuk kapal niaga. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam regulasi kepemilikan sertifikat pelaut bagi Anak Buah Kapal (ABK) antara lain; Prosedur mengenai pengambilan sertifikat BST belum dimengerti oleh Anak Buah Kapal (ABK); Perencanaan dalam menentukan dan pengembangan karir bagi pemilik sertifikat BST KLM terkendala karena penerbitan setifikat BST niaga belum dapat diproses; Pemerataan terhadap informasi belum sepenuhnya merata dan pemberlakuan dari penerapan regulasi pada masyarakat yang ingin mengambil sertifikat BST. Hal ini didukung dengan adanya 6 (enam) jenis faktor penyebab ketimpangan sosial di masyarakat antara lain; Kondisi demografis; Kondisi pendidikan; Kondisi kesehatan; Kondisi ekonomi; Kondisi struktural. Selain hal tersebut terdapat hasil penelitian mengenai rekontruksi regulasi kepemilikan sertifikat bagi Anak Buah Kapal (ABK) belum berkeadilan antara lain; Menciptakan peluang kerja di sektor kepelautan secara merata; melakukan perencanaan dalam menentukan dan pengembangan karir; Adanya rekonstruksi regulasi tentang kepemilikan sertifikat kepelautan.

Kata Kunci: Regulasi, Sertifikat Kepelautan, Anak Buah Kapal, Nilai Keadilan