Belum diaturnya perihal teknis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasitelah banyak mengakibatkan pelanggaran di dunia fintech termasuk dalam hal perjanjian dengan membuat standart kontrak yang menggunakan klausula eksonerasi kepada konsumen. Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah Untuk mengkaji dan menganalisa perjanjian kontrak bakupeer to peer lending yang berklausula eksonerasi yang belum berbasis nilai keadilan.Untuk mengkaji dan menganalisa kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian peer to peer lending financial technology pada saat ini.Untuk mengkaji dan menganalisa rekonstruksi perjanjian baku yang berklausula eksonerasi pada peer to peer lendingfinancial technology yang berbasis nilai keadilan.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis. Paradigma dalam penelitian ini ialah konstruktivisme. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori hukum keadilan pancasila sebagai grand theory, teori bekerjanya hukum sebagai middle ranged theory, dan teori progresif sebagai applied theory.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta perjanjian kontrak baku peer to peer lending yang berklausula eksonerasi yang belum berbasis nilai keadilanialah karena tumpang tindihnya aturan, minimnya daya jangkau penegakan hukum dalam standart kontrak yang dibuat oleh lembaga financial technology, dan pengaruh globalisasi yang mengakibatkan pertumbuhan lembaga financial technology semakin tidak terkendali.Sehingga perlu mengubah ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014 yang dimana pihak pelaku usaha jasa keuangan bukan hanya berhak atas pembuatan prosedur tentang perjanjian baku saja namun Perlu kiranya diatur terkait kedudukan dari lembaga financial technology dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tsecara jelas. Perlu diaturnya informasi proses pengaduan masyarakat terhadap OJK khusunya dalam kasus lembaga financial technology, kemudian perlu kiranya diatur sanksi terkait financial technology yang melanggar hukum terutama dalam perjanjian baku yang berklausula eksonerasi.

Kata Kunci: Debitur, kreditur, perjanjian online, peer to peer landing financial technology,Perlindungan Hukum.