Adanya isu-isu di bidang kesehatan terutama masalah stunting (gizi buruk) sangat berpengaruh terhadap kualitas generasi ke depan, penanganan stunting masih parsial belum optimal; dan masih minimnya regulasi yang mengatur percepatan pencegahan dan penanganan stunting antara stakeholder pemerintah yang ada didaerah.Adanya permasalahan dan tujuan kebijakan stunting, adalah peneliti dapat menganalisis kebijakan stunting yang belum terkondisikan, kelemahan-kelemahan kebijakan dan rekontruksi kebijakan stunting melalui aksi integrasi bersama stakeholder Pemerintah pada Provinsi Jawa Tengah berbasis Keadilan
Lokasi penelitian dipilih di Jawa Tengah yang memiliki angka stunting yaitu di Kabupaten Demak, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Blora. Metode pendekatan penelitian ini adalah socio legal dengan analisa data deskritif kualitatif dalam satu penelitian, dengan menggunakan paradigm constructivism dan pengumpulan data dari kuesioner, wawancara dan studi pustaka. Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan menilai kebijakan stunting dengan cara mengukur kebijakan sebelum dan sesudah adanya kebijakan dengan menggunakan aplikasi PES (Policy Environment Score) yang mempunyai tujuan mengukur seberapa besar pengaruh lingkungan kebijakan disuatu negara dapat mendukung suatu program atau kebijakan.
Hasil penelitian kebijakan stunting di daerah masih banyak kelemahan- kelemahan, bila dinilai subtansi hukum didapatkan payung hukum masih dalam bentuk peraturan bupati/ walikota, rekontruksi yang diusulkan kebijakan stunting dari PERBUP menjadi PERDA karena PERDA sifat hukumnya mengikat dan mempunyai sanksi hukum yg bersifat memaksa.Dinilai struktur hukum didapatkan kejelasan pelaku penanggung jawab, pelaksana dan monev di daerah/ provinsi masih kurang. Rekontruksi yang diusulkan kebijakan perlu dilakukan analisis lingkungan strategis kebijakan yaitu Policy Environment Score (PES). Dinilai budaya hukum didapatkan masih rendahnya pengetahuan tentang stunting dan masih masyarakat belum menerima anaknya kategori stunting karena belum ada pedoman dan panduan bagi desa/ masyarakat/ swasta tentang stunting. Rekontruksi yang diusulkan adanya pedoman /panduan bagi desa/masyarakat dan swasta tentang stunting serta petunjuk teknis penentuan stunting pada masyarakat.Kesimpulan rekontruksi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting puskesmas melalui aksi integrasi stakeholder pemerintah yang selama ini dilaksanakan masih belum optimal karena masih dalam bentuk PERBUP, maka peneliti mengusulkan kebijakan PERBUP menjadi PERDA yang sifat hukumnya mengikat dan mempunyai sanksi hukum yang memaksa, serta kebijakan stunting merupakan masalah multi dimensi, maka penanganannya harus multiaktor dan tanggung jawab dilakukan secara holistik dengan bekerjasama dengan para stakeholder.

Kata Kunci : Rekonstruksi, kebijakan tumbuh kembang anak, multisektor